20/04/2021

SD taba Remanik Diduga Lakukan Pemotongan Dana KIP, Alasan Untuk Biaya Transportasi

MUSI RAWAS- Wali murid Sekola Dasar (SD) Taba Remanik, Kecamatan Selangit keluhkan besarnya peomotongan Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan alasan untuk biaya transportasi bagi pengurus.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang dalamnya penyaluranya melalui KIP adalah program unggulan pemerintah untuk membantu siswa miskin dan rawan miskin, untuk berkesempatan mengenyam pendidikan dasar bahkan hingga sampai ke perguruan tinggi.

Besaran Dana Bantuan PIP/KIP yang dikucurkan untuk tingkatan SD bervariasi tapi apa hendak dikata program pro masyarakat miskin ini diduga sering di salah gunakan oleh oknum guru, untuk memotong dana yang disalurkan melalui rekening atas nama murid itu sendir sangat rawan pemotongan.

Salah seorang tua/wali murid SD taba Remanik, WR (40) mengeluhkan  bahwa setiap anaknya mendapat Dana KIP, selalu dipotong dan murid hanya menerima sisanya saja. Yakni Rp 700 ribu, adapun jumlah seluruhnya Rp 900 ribu.

“Dipotongnya bervariasi, kalau yang menerima Rp 900 ribu maka dipotong Rp 200 ribu. Dan juga seterusnya,” kata WR belum lama ini.

Menurut wali murid yang enggan disebut namanya menuturkan, bahwa potongan itu tidak jelas untuk apa dan untuk biaya apa?. Sedangkan yang menerima dana KIP tersebut lebih kurang 40 orang.

“Setiap tahun dana ini dipotong, selama ini kami tidak melapor karena kami tidak tahu melapor kemana,” kelunya.

Menindaklanjuti hal itu, Selasa (24/8) lalu tim investigasi  mendatangi SD Negeri Taba Remanik untuk konfirmasi terkait pemotongan Dana KIP dan iuran yang dilaksanakan oleh komite. Saat mau dikonfirmasi, salah satu guru di sekolah tersebut mengatakan, bahwa kepala sekolah tidak ada di tempat, sedang keluar.

Tim akhirnya konfirmasi dengan salah satu guru lainnya yakni, Aziz. Menurutnya, benar adanya pemotongan Dana KIP tersebut untuk biaya transportasi. Dikarenakan ambil uang tersebut dari Kecamatan BTS Ulu Cecar.

“Kami lakukan pencairan di Cecar, lumayan jau. Maka uang tersebut untuk biaya transpor,” jelasnya.

Sementara Ketua lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ABRI, rudi Hartono mengatakan menyimak dari pemaparan di atas, secara gamblang sudah dijelaskan. Bahwa Program Indonesia Pintar melalui pemberian KIP diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

KIP diberikan kepada anak usia 6 – 21 tahun sebagai identitas/penanda bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan KIP sampai anak lulus jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat.

Apakah memotong dana KIP bisa dipidana? Pelaku bisa dijerat UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Utamanya Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Dijelaskan pada ayat (2) Undang Undang tersebut menegaskan, Lembaga yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan denda paling banyak Rp 750 juta. KIP termasuk dalam kategori dana penanganan fakir miskin karena program itu diluncurkan untuk penanganan fakir miskin agar anaknya tidak sampai putus sekolah.

“Adanya pemotongan dan KIPyg berpariasi tanpa dijelaskan keperuntukannya, hanya alasan Transportasi. Karna dana KIP itu murni hak anak didik yang telah menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rudi Hartono.

Kemudian komite sekolah tidak boleh membebankan biaya kepada wali murid dengan jumlah yang ditentukan, boleh mengumpul dana untuk kepentingan sekolah yang sifatnya suka rela/sumbangan, yaitu sipatnya tidak mengikat.

“Ini sudah rahasia umum dilakukan oleh setiap sekolah, maka akan kami tindak lanjuti,” tegasnya. (dt)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: